Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Mujib Rohmat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi baru namun sudah mampu memberikan kemajuan-kemajuan terutama dalam sektor pendidikan.   

“Kami (DPR-red) jujur harus memberikan apresiasi kepada Kaltara , sebuah provinsi  baru yang pergerakannya luar biasa. Pertama, dari ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh gubernur yang tingkat kesulitannya luar biasa karena daerahnya itu daerah air, lalu kemudian luas sekali. Saya lihat ada kemajuan- yang luar biasa, dan tentunya kami (DPR-red) memberikan apresiasi,” kata Mujib Rohmat kepada Parlementaria usai melakukan pertemuan Komisi X DPR dengan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dan jajaran SKPD Pemprov Kaltara, Senin (1/8/2016) di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Mujib Rohmat yang memimpin rombongan Komisi X DPR ke Provinsi Kaltara itu mengatakan, fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi DPR, terus memperhatikan semua ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan regulasi terutama dengan regulasi yang menyangkut soal pendidikan, yang mana regulasi itu harus memperhatikan daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Terpencil).  

Khusus mengenai Provinsi Kaltara, menurut Mujib Rohmat, Pemprov Kaltara  harus terus meningkatkan daya perannya meski sebagai provinsi baru. “ Kaltara ini kan daerah baru, saya kira komunikasi perlu diperbaiki lagi, sehingga Kalimantan Utara menjadi bagian dari kedaulatan negara yang harus mendapatkan perhatian yang sama dengan provinsi-provinsi yang lain,” ujarnya.

Terkait adanya perbedaan data guru antara pusat dengan data yang ada di Pemprov Kaltara, Mujib Rohmat menilai persoalan ini tidak hanya terjadi di Kaltara saja, daerah-daerah yang sudah maju seperti di Pulau Jawa juga sering menemukan persoalan seperti ini. Misalnya, di dalam neraca kementerian dianggapnya sudah memenuhi, tetapi di lapangan kadang masih ditemukan kabupaten-kabupaten yang sebenarnya masih membutuhkan guru, karena guru yang meninggal, pensiun atau pindah tempat kadang tidak termonitor dengan baik oleh data di kementerian.

“Kita berharap harus terus di update sehingga dengan demikian riil kita ingin mengatakan jangan sampai daerah kekurangan guru dan itu efeknya besar sekali kepada kecerdasan masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Untuk itu pemerintah pusat, kata Mujib Rohmat, harus selalu melakukan update terhadap data-data itu dan kalau bisa pemerintah pusat harus turun betul ke daerah untuk cek secara fisik.  “Sebenarnya kalau BPS melakukan pendataan cek fisik ke daerah, tidak hanya mendapatkan masukan-masukan yang asal bapak senang, budaya-budaya seperti ini harus dihentikan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Mujib Rohmat juga memuji Pemprov Kaltara yang memperoleh WTP dari BPK. “WTP ini saya kira luar biasa, daerah baru yang SDM-nya baru,  ini pertanda bahwa peningkatan SDM-nya cukup baik, pemahaman mereka terhadap pengelolaan anggaran juga cukup baik,” ujarnya. 

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Tim Kunker Komisi X DPR, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengungkapkan bahwa Provinsi Kaltara kekurangan sekitar lima ribuan guru baru.

"Guru ini masih sangat kurang mulai dari SD sampai SMA, apalagi ditambah guru yang pensiun, paling tidak kita butuh lima ribu guru baru, Nunukan saja perlu dua ribu, namun formasi yang diberikan hanya 50 pertahun," terang Irianto.

Dalam kesempatan ini, Irianto pun mengatakan, bahwa Provinsi Kaltara juga melakukan pemberian insentif kepada guru baik yang PNS maupun tidak sebesar Rp 500.000/bulannya. 

"Guru disini agak lumayan, didaerah lain tidak dapat, termasuk guru Paud kita beri. Ini adalah bentuk perhatian kita kepada guru," ujarnya

Kunjungan kerja Komisi X DPR ke Provinsi Kaltara yang dipimpin Mujib Rohmat, juga dihadiri sejumlah Anggota Komisi X DPR, seperti Bambang Sutrisno (F-PG), Muslim (F-PD), Yasti Soepredjo Mokoagow (F-PAN), Dedi Wahidi (F-PKB), Zainul Arifin Noor (F-PKB), Dony Ahmad Munir (F-PPP), Dadang Rusdiana (F-Hanura). (nt) foto : Nita/mr